labkhand4u.com
Penghentian subsidi layanan Bus Trans Bogor (BTS) menuai kritik dari pengamat transportasi perkotaan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memukul akses mobilitas warga, khususnya kelompok pekerja harian, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini bergantung pada angkutan publik.
Selama subsidi masih berjalan, BTS dianggap menjadi alternatif transportasi yang relatif terjangkau dan cukup andal. Dengan dihentikannya dukungan anggaran, muncul kekhawatiran beban operasional akan dialihkan ke pengguna melalui kenaikan tarif atau pengurangan layanan.
Baca Juga:Jatim Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca
Pengamat transportasi menilai kebijakan ini perlu dikaji ulang secara menyeluruh. Menurutnya, transportasi publik memiliki fungsi pelayanan sosial sehingga tidak bisa diperlakukan semata sebagai entitas bisnis.
Jika tarif mengalami penyesuaian ke atas, potensi penurunan jumlah penumpang dinilai cukup besar. Kondisi tersebut justru bisa mendorong masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.
Dampak lanjutan yang dikhawatirkan adalah meningkatnya kemacetan dan polusi udara. Padahal, pengembangan transportasi massal selama ini diarahkan untuk menekan dua persoalan tersebut.
Baca Juga:Melawan Oligarki di Wacana Pilkada Lewat DPRD
Pemerintah daerah diminta membuka opsi kebijakan alternatif, termasuk skema subsidi parsial atau berbasis kinerja. Keberlanjutan layanan BTS dinilai penting demi mobilitas perkotaan yang inklusif.